diksinasinews.co.id, Musi Banyuasin, Sumsel – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp.15.930.416.663.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muba, Markos MM Simaremare Mare SH MHum melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Julfadli, SH, mengatakan capaian pemulihan kerugian tersebut merupakan porgres selama empat bulan. Selain itu pihaknya masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan ada beberapa nilai-nilai yang saat ini masih dalama proses penyicilan dan proses negosiasi yang tengah dilakukan dari Kejari Muba.
“Hari ini, kami sudah menyetorkan uang ke Kas Daerah melalui Bank SumselBabel, atas pengembalian dari rekanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muba terkait proyek tahun 2021,” katanya, ketika acara Press Rilis dikantor Kejari Muba pada, Rabu (30/11/2022).
Menurut Julfadli, pengembalianpengembalian dilakukan setelah pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Dinas PUPR terkait pemulihan kerugian negara yang disebabkan pihak ketiga atas beberapa proyek pengerjaan fisik pada tahun anggaran (TA) 2021.
“Sebanyak 41 SKK kita terima pada Juli dan dalam hitungan beberapa bulan ini, tim JPN melakukan proses negosiasi serta komunikasi dengan mengirimkan surat panggilan kepada rekanan. Alhasil, mereka mau mengembalikan terkait temuan LHP BKP tahun 2021,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Julfadli, JPN telah berhasil melaksanakan pemberian bantuan hukum nonlitigasi kepada Pemkab Muba melalui proses negosiasi dengan pihak rekanan dalam permasalahan temuan LHP BKP tahun 2021.
Selain melakukan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum, baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ekseskusi, pihaknya juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui JPN.
“Tugas dan wewenang ini bertujuan untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara, juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” pungkasnya. (Bahtum)
