DiksiNasinews.co.id, Jakarta – Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan bersama puluhan pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta pada Kamis (6/4/2023).
Total terdapat tiga tersangka yang diumumkan dalam kasus ini. KPK menetapkan tiga orang tersangka sebagai berikut: Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan 2024, Muhammad Adil, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa.
Muhammad Adil telah menjadi sorotan publik selama menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti karena beberapa kontroversinya. Salah satu kontroversinya adalah ketika ia memprotes dana bagi hasil (DBH) minyak yang dirasakan kurang diterima oleh daerah yang dipimpinnya.
Dalam video yang viral di media sosial pada Desember 2022, Adil beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman, dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Adil mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH, namun ia mengaku bertemu dengan orang Kemenkeu yang tidak berkompeten dan menyebut Kemenkeu diisi oleh orang-orang seperti iblis.
“Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan,” kata Adil.
Adil juga sempat berujar bahwa pemerintah pusat tak bisa mengurus Kepulauan Meranti sebaiknya dilepas ke negara tetangga jika tak ingin mengurus daerah itu.
“Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong (keluhan dana bagi hasil), atau bapak tak paham juga omongan saya,” ungkap Adil.
Bahkan Adil tak segan lontarkan pernyataan yang tidak sepatutnya keluar dari seorang Bupati, Adil mengangkat tingkat kemiskinan di Meranti yang sudah memasuki tahapan ekstrim.
“Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem,” kata dia.
Pernyataan keras Adil itu mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menegaskan, kepala daerah harus beretika meski sedang menghadapi persoalan.
“Sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan,” kata Tito
Adil juga pernah menolak kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Kepulauan Meranti dan meminta Kepala Karantina dan Bea Cukai Selatpanjang diganti setelah mendengar kabar adanya bakso daging babi masuk ke daerahnya. (13/10/2022)
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Adil tidak hanya merugikan daerah yang dipimpinnya, tetapi juga merugikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.
KPK harus mengambil tindakan tegas terhadap tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan tidak pandang bulu dalam menindak tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.
Selain itu, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Adil harus menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.
Kita semua harus mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK untuk membangun Indonesia yang bersih.
